WANMEDIA.CO.ID, SERANG – Penguatan literasi komunikasi publik di lingkungan pendidikan menjadi salah satu fokus dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sarasehan Kepala Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) se-Indonesia bersama kepala SMA, SMK, dan SKh Negeri se-Banten yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Sabtu (7/2/2026).
Kegiatan yang digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten ini diarahkan untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya relasi yang sehat antara institusi pendidikan dan media massa. Sarasehan menjadi ruang dialog terkait keterbukaan informasi, tata cara penyampaian informasi sekolah kepada publik, serta sikap profesional yang perlu ditunjukkan ketika berhadapan dengan wartawan.
Dalam forum tersebut, Wakil Direktur Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI), Nizwar, hadir sebagai narasumber utama. Ia memaparkan prinsip-prinsip etika komunikasi publik, urgensi transparansi informasi, serta strategi merespons pertanyaan media agar tidak memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Nizwar menegaskan bahwa kehadiran wartawan di lingkungan sekolah seharusnya disikapi sebagai bagian dari mekanisme komunikasi publik, bukan sesuatu yang dihindari.
“Saya berharap kepada seluruh kepala SMA, SMK, dan SKh di Provinsi Banten untuk menjalin komunikasi aktif dengan wartawan. Jangan hindari wartawan, terima wartawan. Ketika mereka meminta informasi terkait pemerintahan, silakan layani dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi yang terbangun dengan baik justru menjadi sarana strategis bagi sekolah untuk menyampaikan capaian, program, serta berbagai aktivitas positif kepada masyarakat luas.
“Komunikasi yang baik antara sekolah dengan media sangat penting. Karena dengan komunikasi yang baik, pihak sekolah dapat menyampaikan seluruh program yang positif untuk diketahui publik. Dengan menjauh dari wartawan, informasi itu tidak tersampaikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nizwar juga menjelaskan bahwa apabila sekolah merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dianggap tidak proporsional, tersedia mekanisme penyelesaian yang telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk melalui Dewan Pers.
Melalui sarasehan ini, diharapkan para kepala sekolah memiliki perspektif yang lebih utuh mengenai peran komunikasi publik dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, informasi terkait kebijakan, program, dan dinamika pendidikan di Provinsi Banten dapat tersampaikan kepada masyarakat secara terbuka, akurat, dan berimbang. (marsudin)
