WANMEDIA.CO.ID, JAKARTA – Penetapan Dewan Kota (Dekot) DKI Jakarta untuk periode 2024-2029 menuai kontroversi karena dianggap cacat prosedur dan penuh ketidakberesan. Kritik datang dari calon tidak terpilih, aktivis, praktisi hukum, LSM, hingga anggota DPRD DKI Jakarta. Mereka menyoroti proses seleksi yang dinilai jauh dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
Pos terkait
Diskominfo Kabupaten Serang Gelar Pelatihan TIK di Mancak, Masyarakat Harus Kuasai AI
Sachrudin; Pejabat Administrator Harus Cermat, Cepat, dan Tepat dalam Mengambil Keputusan
Sosialisasi SPJ Bansos Pendidikan, Pemkot Tangerang Tekankan Pentingnya Integritas
Disdukcapil Kota Tangerang Permudah Layanan Adminduk, Satu Pengajuan Dapat Tiga Dokumen
Dukung Akses Pendidikan Tinggi, Bupati Maesyal Serahkan Beasiswa kepada Calon Mahasiswa UT








