Wanmedia.co.id-*Dirjen Polpum:*tema kita pagi ini sangat spesial, mengundang secara khusus tokoh bangsa tokoh nasional, beliau adalah memimpin berbagai macam perubahan2 sistem tata kelola pemerintahan negara khususnya di ekonomi, bapak Tanri Abeng, mantan menteri bumn dan sejumlah jabatan2 professional nasional dan internasional dan kiprah beliau luar biasa, dengan pandemic ini konsep2 lama itu hampir tidak memikirkan akan terjadi pandemic.
Sesi kedua khusus pada dirjen keuda kemendagri, beliau selama ini banyak membantu kemendagri dan tentu bagaimana mengelola keuangan negara dan daerah khususnya.
Rencana2 pembangunan, penganggaran, program kegiatan semua berubah akibat pandemic, ini tentu tidak mudah, perlu ilmu pengetahuan, konsep, manajemen dan strategi bagaimana mengelola keuangan daerah.
Narsum I *Tanri Abeng:*
Konsepsi manajemen strategi negara di era krisis, jadi manajemen strategi negara di era krisis, kenapa? karena pandemic covid19 ini adalah krisis kesehatan, yang kemudian krisis kesehatan ini melahirkan krisis ekonomi, jadi manajemen strategis negara di era krisis, jadi krisisnya ini double krisis, krisis kesehatan dan krisis ekonomi.
Masalahnya adalah jika krisis ekonomi tidak dikelola dengan efektif itu dapat melahirkan krisis sosial dan bahkan krisis politik.
Sebagai referensi, apa yang terjadi di krisis 98, kita ketahui bahwa krisis ekonomi tahun 98 itu diawali dengan pelemahan kurs mata uang bath di thailand 1997, yang bisa saya ambil pada kondisi ini adalah justru karena kita tidak khawatir tidak siap maka krisis yang menimpa asia timur itu yang paling parah adalah indonesia, karena kita tidak siap.
Jadi, pola2 penanganan manajemen daripada ekonomi pada krisis itu memang membutuhkan pendekatan strategis, leadership yang kuat dan fokus kepada capaian sasaran2 yang ingin dicapai.
Nah sekarang kita berada pada apa yang saya namankan “krisis multidimensi, kenapa multidimensi? seperti saya katakan tadi, krisis kesehatan yang disebabkan oleh pandemic covid19 ini telah melahirkan krisis ekonomi, kalau kita tidak menejemani dengan baik bisa mengakibatkan krisis sosial politik.
Oleh sebabnya itu relevan sekali, kita berbicara mengenai strategi pengelolaan ekonomi kita, tapi krisis pada saat ini menurut saya lebih berat daripada krisis 1998, 98 ini krisisnya hanya krisis ekonomi dan kita bisa melakukan langkah2 secara teroritas dengan memberikan proyeksi,
Yang sekarang ini sulit kita prediksi, oleh karenanya saya pada tanggal 14 april 2020, 16 bulan yang lalu, karena referensi saya pengalaman melalui krisis di era soeharto dan habibie, saya kemudian menulis kepada pemerintah, saya kira sampai kepada bapak presiden dan saya ingin menyampaikan disini sebagai konsep, sebagai pemikiran, sebagai pandangan , yang mungkin bisa kembali menjadi hal2 yang kita bisa telusuri kembali untuk bisa dikembangkan bersama.
Saya mengtakan begini kepada pemerintah 16 bulan lalu, krisis yang diawali dengan penyebaran coronavirus telah mengakibatkan krisis ekonomi secara global, yang tidak dapat diprediksi kapan akan bisa ditanggulangi, jadi ini global dan tidak bisa kita prediksi, pertanyaan pertama yang dihadapi oleh pemimpin negara, policy atau prioritas apa yang akan diambil, apakah penanggulangan coronavirus harus didahulukan atau masalah ketahanan ekonomi?, sebab, akibat dari kedua krisis ini demikian saling terkait menurut saya, maka manajemen kedua krisis ini menjadi prioritas utama.
Nah sampai sekarang menurut saya, tidak ada satupun ahli didunia yang bisa menjelaskan dan memprediksi akhir dari serangan coronavirus ini, dengan demikian dampak terhadap ketahanan ekonomi negara pun menjadi teka teki yang sulit secara pasti diprediksi.
Yang pasti adalah krisis ini membutuhkan upaya penanggulangan dalam multiyears, saya sudah prediksi tidak mungkin selesai dalam satu tahun, harus multiyears, sekarang kita sudah masuk hampir kedua tahun.
Belum bisa diprediksi apakah akhir tahun pandemic ini berakhir, kalau berakhir apakah orona virusnya ekonomi sudah bisa tumbuh kembali, belum tentu.
jadi, masalahnya lagi seperti krisis sekarang ini kita sulit minta bantuan ke siapa2 karena negara2 di dunia kena krisis juga.
Pertanyaan besarnya, bagaimana negara bangsa indonesia dapat manajemen secara efektif krisis ini? artinya multiple krisis ini, harus kita sadari seluruh masyarakat termasuk para elite, bahwa kita berada dalam situasi krisis multidimensi, oleh karenanya pendekatan manajemen haruslah berpola krisis, artinya siapapun yang terlibat dalam manajemen krisis ini haruslah memiliki sense of urgency, everything is urgent, proaktif.
Praktek manajemen tidak harus mengikuti proses birokrasi sebagaimana keadaan normal, oleh karenanya manajemen direktif haruslah datang dari top leadership, karena hanya top leadership dalam hal ini presiden yang bisa menganulir proses birokrasi yang biasanya makan waktu panjang untuk menyelesaikan dan melaksanakan sesuatu dengan baik.
Dari perspektif penanggulangan virus covid19, ini lebih bersifat teknis operasional dengan dua sasaran, manajemen rumah sakit itu harus betul2 profesional, memiliki proses yang dilandasi oleh disiplin dan kemampuan daripada petugas kesehatan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, harus ada pelatihan khusus, alat2 khusus, yang kedua bagaimana mengelola lingkungan masyarakat luas agar tidak terjangkit positif virus, kita masih naik turun saja, ini membutuhkan proses manajemen yang khusus dan tidak birokratis, harus menjadi sesuatu proses manajemen dalam kondisi krisis.
Bahagian yang kedua, yang saya anggap strategis lebih penting, yaitu bagaimana manajemen pemantapan ketahanan ekonomi, karena disini dibutuhkan pendekatan strategis.
Nah,memang kalau saya mengamati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sudah benar bahwa kebijakan jangka pendek seperti bansos kepada masyarakat dll, tetapi perlu ada langkah2 strategis untuk melakukan pendanaan yang memiliki jangkauan secara strategis jangka panjang, artinya apa? dana2 ini mestinya bisa di katakanlah dihitung berapa yang untuk jangka pendek dna berapa yang untuk jangka panjang, apa yang untuk jangka panjang itu? untuk jangka panjang itu adalah kita memiliki pelaku2 ekonomi mikro, pelaku2 ekonomi di daerah khususnya (jadi bukan mikro yang jualan2 saja di pasar) , di daerah di sektor pertanian, kelautan, perkebunan, itu di daerah itu membutuhkan pendanaan dan model manajemen pengembangan ekonomi yang berbasis kepada produksi, distribusi dan pemasaran di daerah2 yang paling banyak potensi untuk kita kembangkan, dan ini sepertinya belum juga di aggress secara struktural dan komprehensif (menurut saya).
Kita masih berkutat kutik kepada bantuan sosial, umkm sudah mendapatkan bantuan tetapi itu masih sangat sedikit dibandingkan kebutuhan mereka untuk melakukan pengembangan usaha dalam jangka panjang, sekarang ini masih dalam tahapan bagaimana mereka bisa hidup, tidak bagaimana mereka bagaimana bisa terus tumbuh dan berkembang.
Yang perlu kita perhatikan, setiap langkah yang kita lakukan untuk menangani krisis covid ini, itu akan mempengaruhi secara psikologis langkah2 yang ingin dilakukan oleh investor baik itu investor dalam negeri maupun investor luar negeri, padahal secara strategis dalam kondisi dimana negara ini harus terus mengutang (utang ini harus diperhatikan), jadi kalau kita masih mau membangun kita perlu memperhatikan peluang untuk masuknya investor2 dari luar negeri, supaya proses pembangunan itu bisa berjalan, tetapi jangan lupa tatkala kondisi sosial , kondisi kesehatan dan kondisi politik yang diakibatkan kondisi ekonomi itu goyah maka akan terjadi capital flight, bukan saja yang dari luar akan masuk, tetapi yang di dalam akan keluar.
Secara strategis apa yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus agresif bagaimana kita mengelola fiskal kita, itu paling penting, karena kalau fiskal itu terjadi defisit yang begitu parah maka itu akan mempengaruhi kinerja keuangan, mempengaruhi seluruh aktivitas pembangunan kita.
Kedua, dimana peranan daripada bumn ini masih strategies sekali, karena bumn berada di seluruh sektor, baik sektor yang lebih berorientasi kepada komersial yaitu keuntungan maupun itu secara sosial ataupun itu yang terkait dengan proyek2 strategis dari pemerintah, maka manajemen daripada bumn kita ini perlu betul2 mendapatkan perhatian.
Ketiga, secara strategis kita perlu melakukan reversal dari trilogi pembangunan itu sehingga kita memulai dengan pemerataan kesempatan menuju pertumbuhan yang masif dan pertumbuhan yang masif dan penciptaan lapangan kerja inilah yang akan melahirkan stabilitas jangka panjang.
Di era krisis saat ini, peluang2 untuk berusaha di daerah itu lebih besar, sektor pertanian, sektor kelautan saya kira itu lebih aman untuk bisa dikembangkan dibandingkan sektor2 industri (karena di satu lokasi gampang terpapar).
Narsum II *Dirjen Kedua diwakili oleh Horas Maurits P. (Direktur Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah):*
Upaya untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemic covid19 saat ini menjadi konsentrasi penuh pemerintah maupun pemda dan masyarakat, dimana pemerintah bapak presiden juga sudah mengarahkan bahwa kita lakukan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan penguatan daya beli masyarakat melalui perlindungan sosial dan juga dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) dan juga tentunya bagaimana untuk mengelola tata kelola apbd agar benar2 fokus terhadap pemulihan ekonomi dan dalam rangka mengatasi pandemic covid19 dan juga dampaknya,
Aspek konsepsi ataupun strateginya, untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah terutama di aspek pengelolaan keuangan daerah, ada dua sisi yang didorong untuk melakukan perubahan, pertama sisi pendapatan dan sisi pengeluaran atau belanjanya, dengan variatif kapasitas fiskal di 514 daerah.
Di satu sisi, jangan sampai pemda semangatnya melakukan belanja2 tapi tidak melihat keseimbangan antara sisi pendapatan dan belanja.
Kita apresiasi dan menghargai apabila pemda memiliki kapasitas dan juga semangat untuk belanja2 tetapi tidak melihat dari sisi penerimaan, maka harus dijaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran tentunya melalui suatu perencanaan kas yang efektif, ini yang perlu dijaga betul.
Dalam rangka untuk percepatan bansos dan merealisasikan bansos terutama dampak dari pandemic covid ini, bagaimana keluar dari krisis ini agar cepat keluar, berikan bansos kepada masyarakat, kemudian kerjakan anggaran yang mencukupi.
Dalam rangka mendorong program vaksinasi, kepada tenaga2 kesehatan paling tidak dari sisi apbd cepat membayar yang menjadi kompensasi atau insentif bagi tenaga2 media atau inakes, ini banyak pemda yang masih belum melakukan kewajibannya dalam membayar inakes ini,
Kami berharap agar pemda bisa memberikan fleksibilitas, kemudahan, ada aturan yang bisa dijadikan rujukan , dimana percepatan proses pembayaran, terutama nakes yang menangani pandemic covid itu segera dibayarkan, jangan lagi ditunda2.
Kemudian, jangan terjadi, banyak di pemda2 dimana banyak uang tersimpan di rekening kas umum pemda, belanjakan kebutuhan2 terutama dalam rangka menangani krisis di pemerintah daerah, seperti mendukung vaksinasi, pemberian bansos dan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi, serta juga pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan publik.
Kemudian, pemda perlu meninjau ulang dalam apbd dalam tata kelola keuangannya melihat ada program2 kegiatan2 yang dalam pertengahan tahun ini khususnya di tahun 2021 ternyata ada kegiatan2 yang tidak mungkin untuk dilaksanakan di tengah masa pandemic covid19 ini, dan oleh karena itu memang ini harus ditinjau ulang, apabila ada yang diidentifikasikan tidak bisa dilakukan maka dijadikan ke program dan kegiatan yang tentunya mengutamakan dalam rangka penanganan pandemic covid 19 dan pemulihan ekonomi serta dampaknya.
Kemudian pemda perlu melakukan tentunya proses pengadaan barang dan jasa, ini suatu kendala di pemda di dalam membelanjakan mengalami kesulitan, nah untuk itu kami berharap agar pemda juga tentunya mengikuti aturan2 regulasi yang menjadi panduan bagi mereka, dimana dalam rangka melaksanakan proses tender atau lelang sebenarnya bisa dilakukan sebelum apbd ditetapkan, kenapa realisasi pengadaan barang dan jasa terlambat di pemda? karena terpaksa menunggu apbd atau penetapan apbd sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan yaitu dengan perda, itu ditunggu untuk bisa dilaksanakan, padahal aturan sudah ada yang mengamanatkan di tahun 2021 bahwa silahkan pemda bisa melaskana sebelum apbd ditetapkan, sehingga nanti sudah apbd ditetapkan sudah bisa di awal tahun melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
Kita berharap seluruh pemda sudah harus merubah mindset di dalam melakukan perilaku termasuk juga belanja, berkaitan dengan upaya2 dari sisi termasuk juga penddapatan, pembgutan, diarahkanlah kepada sistem mekanisme yang memang sudah ada sistemnya aplikasinya yang berbasis teknologi informasi.
Kemudian, bahwa di dalam meningkatkan tata kelola tentunya pemda khususnya di keuangan daerah ini , peran ataupun penguatan apip melakukan pendampingan, memberikan asistensi, supervisi maupun mereview seluruh anggaran yang ada di apbd itu sangat diharapkan tentunya lebih optimal, karena apip ini sudah diberikan disediakan anggaran nya dalam rangka untuk melakukan review termasuk juga memberikan atensi, pendekatan edukatif terhadap skpd dalam rangka untuk bisa menganggarkan termasuk juga dalam rangka pengawasan , dan juga terutama pemberian bansos agar juga apip berperan aktif dan bahkan bekerjasama dengan tentunya bpkp atau stakeholder terkait untuk bisa nanti tentunya memberikan semacam pembinaan pengawasan kepada skpd untuk mengelola baik dengan berkaitan dengan bansos maupun kegiatan2 lain dalam rangka mengatasi pandemic covid19 ini.(ayu)
